« Kembali

UU No. 13/2012

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kategori : Undang-Undang (UU) Tahun : 2012 Dilihat : 105 kali

Status istimewa yang melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-bhinneka-an dalam ke-tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat Yogyakarta yang homogen pada awal kemerdekaan meleburkan diri ke dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, baik etnik, agama maupun adat istiadat. Pilihan itu membawa masyarakat Yogyakarta menjadi bagian kecil dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Keistimewaan DIY harus mampu membangun keharmonisan dan kohesivitas sosial yang berperikeadilan.

Sentralitas posisi masyarakat DIY dalam sejarah DIY sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki kehendak yang luhur dalam berbangsa dan bernegara dan keberadaan Kasultanan dan Kadipaten sebagai institusi yang didedikasikan untuk rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Kedua tokoh itu masing-masing secara terpisah, tetapi dengan format dan isi yang sama, mengeluarkan Maklumat pada tanggal 5 September 1945 yang kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 September 1945 menyatakan integrasi Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status daerah istimewa.

ATURAN LAIN Lihat Semua

Peraturan Gubernur (Pergub) ,Thn : 2016

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas Pakaian Dinas adalah pakaian yang dikenakan untuk menunjukkan identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan P

Peraturan Daerah (Perda) ,Thn : 2013

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah

Kontak

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Cendana 11 Yogyakarta 55166
Telp. (0274) 562628 Fax. (0274) 564945

Newsletter

Selalu dapatkan informasi terbaru dari kami, dengan berlangganan melalui email

Copyright © 2017 Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa yogyakarta