« Kembali

Tantangan Mendirikan Bangunan di Situs Cagar Budaya

Kategori : Situs
Tanggal : 17 Jul 2019 Dilihat : 583 kali

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila 1) mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan 2) menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Dalam undang-undang yang sama pada pasal 75 mengamanatkan bahwa setiap orang wajib memelihara cagar budaya (di dalamnya termasuk situs cagar budaya) yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Pemeliharaan ini dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.Salah satu usaha penanggulangan kerusakan ini pada situs cagar budaya adalah dengan pembangunan atap dan pagar. Pembangunan atap diharapkan dapat mengurangi kerusakan benda / struktur / bangunan yang ada didalam situs karena terkena hujan dan sinar matahari secara terus menerus dan juga mengurangi kerusakan karena kejatuhan benda-benda lain seperti ranting atau dahan pohon. Pembangunan pagar dimaksudkan untuk melindunginya dari pengunjung yang kemungkinan bisa naik, menyentuh atau menginjak-injak dan kemungkinan terjatuh pada lubang tempat temuan cagar budaya berada. Selain itu juga untuk melindunginya dari kemungkinan kerusakan akibat binatang maupun kendaraan yang lewat di sekitarnya.
Pada pembangunan atap dan pagar ini tentu memerlukan pondasisebagai alas tempat struktur atap atau pagar berada. Karena pada situs itumenyimpan informasi kegiatan manusia pada lalu yang umumnya terdapat di bawahpermukaan tanah, maka pada saat penggalian tanah untuk pondasi ini harusdilakukan secara hati-hati. Penggalian harus dilakukan secara bertahap misalsetiap 20-25 cm kemudian dilihat apakah ada kemungkinan temuan peninggalan masa lalu yang ada di lubang galian tersebut yang dilakukan oleh arkeolog. Bilatidak ada maka penggalian bisa dilanjutkan. Bila ada maka penggalian dihentikan atau diteruskan secara hati-hati untuk melihat secara lebih utuh keberadaan benda / struktur tersebut.
Jika setelah pengkajian dari arkeolog benda / struktur yang ada harus tetap berada di lokasi karena kemungkinan berkaitan dengan benda /struktur lain di sekitarnya, maka posisi pondasi sesuai rencana awal harus dipindah. Jika temuan merupakan temuan lepas yang kemungkinan tidak terkait dengan sekitarnya maka temuan tersebut dapat dipindah dan penggalian tanah untuk lokasi pondasi dapat dilanjutkan.
Pada foto yang diambil di Situs Kauman Pleret, dapat dilihat bahwa setelah dilakukan penggalian tanah untuk pondasi, ternyata ditemukan temuan berupa susunan batu yang membentuk lingkaran dan di dekatnya juga ada susunan batu dan batu bata yang lain. Karena temuan itu kemungkinan berhubungan dengan temuan lain di lokasi tersebut, maka arkeolog memutuskan bahwa temuan tersebut harus tetap berada di lokasinya dan letak pondasi yang semula direncanakan di posisi itu harus digeser. Jika lokasi pondasi yang baru setelah digeser nantinya juga ditemukan lagi benda / struktur yang harus tetap ada di tempatnya maka posisi pondasi juga harus dipindahkan. Keberadaan arkeolog membantu menganalisis kira-kira di lokasi mana yang mungkin tidak ada temuan berdasar data dan hasil galian yang ada.
Memang mendirikan bangunan yang memerlukan penggalian tanah di situs cagar budaya ada tantangan tersendiri. Namun jika tujuan pembangunan adalah untuk  mencegah dan menanggulangi kerusakan cagar budaya akibat pengaruh alam dan / atau perbuatan manusia maka sangat ironis jika pembangunan yang dilakukan justru merusak keberadaan bagian-bagian dari cagar budaya yang ada. (DD)

ARTIKEL LAIN Lihat Semua

...
13 Sep 2019

Pada kegiatan pemugaran bangunan cagar budaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY, (dalam hal ini jenis yang dilakukan jika berdasar pada Undang-undang Cagar Budaya adalah “rehabilitasi”) maka sebelum dan pada saat dilakukan kegiatan pembongkaran

...
12 Sep 2019

Pada sejumlah bangunan, struktur dan situs cagarbudaya, kita dapat menemui keberadaan juru pelihara. Keberadaan juru pelihara ini sebagai wujud dari amanat Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu bahwa setiap orang yang memiliki atau m

...
04 Sep 2019

Pada kegiatan rehabilitasi bangunan cagar budaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY, Dinas meminta bantuan kepada sejumlah orang yang sudah berpengalaman dalam proses pemugaran untuk mendampingi proses tersebut. Orang-orang ini disebut dengan Tenaga

Kontak

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Cendana 11 Yogyakarta 55166
Telp. (0274) 562628 Fax. (0274) 564945

Newsletter

Selalu dapatkan informasi terbaru dari kami, dengan berlangganan melalui email

Copyright © 2017 Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa yogyakarta